TEUMILU DOT BLOGSPOT DOT COM

Ulama Haramkan Demokrasi

2009-04-08T21:22:00.000-07:00

Ulama-ulama Islam yang mengkritik demokrasi yang kafir antara lain adalah Dr. Fathi Ad Darini, salah seorang ulama besar dalam fiqih siyasah. Dalam kitabnya Khasha`ish At Tasyri’ Al Islami fi As Siyasah wa Al Hukm halaman 370 Dr. Fathi Ad Darini berkata :

”Sesungguhnya sistem-sistem demokrasi Barat, dalam substansinya hanyalah merupakan ungkapan dari politik tersebut (sekularisme—penerj.) dan sudah diketahui bahwa demokrasi –pada asalnya— bersifat individualistis dan etnosentris.

Bahwa demokrasi bersifat individualistis, dikarenakan tujuan tertinggi demokrasi adalah individu dan pengutamaan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Sudah banyak koreksi-koreksi yang diberikan pada prinsip ini pada abad XX M.

Bahwa demokrasi bersifat etnosentris, dikarenakan demokrasi itu sendirilah yang telah melakukan penjajahan politik dan ekonomi dalam berbagai bentuknya sejak abad XV M sampai abad XX M. Dahulu Inggris misalnya mempunyai departemen yang bernama Departemen Wilayah Jajahan dan mempunyai pula menteri yang mengelola urusan-urusan penjajahan, yaitu Menteri Wilayah Jajahan. Hal ini masih ada hingga beberapa waktu yang lalu.

Demikianlah. Politik ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang ringkasnya adalah sebagai berikut :

1.Memisahkan politik dari moral dan agama, dan menegakkan politik di atas dasar prinsip-prinsip khusus.
2.Etnosentrisme, yaitu paham bahwa manusia Eropa adalah manusia yang terunggul.
3.Menjadikan sistem perwakilan sebagai cara dalam mengatur pemerintahan.
4.Menerapkan prinsip “kebebasan umum/masyarakat” dalam pengertiannya yang individualistis, tradisional, dan absolut.
5.Kebebasan ekonomi, sebagai cabang dari kecenderungan prinsip individualisme yang ekstrem.
6.Sesungguhnya demokrasi politik adalah sistem yang membiarkan, bukan sistem yang meluruskan.

Artinya demokrasi mendekati mayoritas rakyat dengan membiarkan mereka dalam keadaan apa adanya dan memperlakukan mereka mengikuti asas ini atas nama kebebasan.”

Syaikh Abul A’la Al Maududi dalam kitabnya Al Islam wa Al Madaniyah Al Haditsah halaman 36 mengatakan :

“Telah saya katakan sebelumnya bahwa pengertian demokrasi dalam peradaban moderen adalah memberikan wewenang membuat hukum kepada mayoritas rakyat (hakimiyah al jamahir). Artinya, individu-individu suatu negeri dapat secara bebas mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat dan bahwa undang-undang negeri ini mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian juga tujuan dari pembentukan pemerintahan –dengan bantuan struktur organisasinya dan potensi-potensi materilnya— bukanlah untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat, berkebalikan dengan apa yang seharusnya diwujudkan…

Maka dari itu, kita menentang sistem sekuler yang nasionalistis-demokratis baik yang ditegakkan oleh orang-orang Barat maupun Timur, muslim ataupun non muslim. Setiap kali bencana ini turun dan di mana pun dia ada, maka kita akan mencoba untuk menyadarkan hamba-hamba Allah akan bahayanya yang besar dan akan mengajak mereka untuk memeranginya.”

Muhammad Yusuf Musa dalam kitabnya Nizham Al Hukm fi Al Islam halaman 245 berkata :

“Sesungguhnya sistem pemerintahan Islam bukanlah sistem demokrasi, baik dalam pengertiannya menurut kaum Yunani kuno maupun dalam pengertiannya yang moderen.”

Muhammad Asad dalam kitabnya Minhaj Al Islam fi Al Hukm halaman 52 mengatakan :

“Adalah merupakan penyesatan yang sangat luar biasa, jika ada orang yang mencoba menerapkan istilah-istilah yang tidak ada hubungannya dengan Islam pada pemikiran dan peraturan/sistem Islam.”

Utsman Khalil, meskipun telah menulis kitab yang diberinya judul Ad Dimuqrathiyah Al Islamiyah (Demokrasi Islami), namun sebenarnya dia sendiri menentang demokrasi. Utsman Khalil berkata dalam kitab Ad Dimuqrathiyah Al Islamiyah halaman 8 :

“Sesungguhnya sistem-sistem demokrasi modern yang diimpor dari Barat, di negara-negara Barat sendiri dianggap sebagai hal baru yang diada-adakan pada abad ke-20 ini.”

Jadi demokrasi adalah bid’ah dalam hal pemikiran dan politik yang diimpor dari Barat.

Di antara sedikit pemikir yang membongkar perbedaan-perbedaan substansial antara demokrasi dan sistem politik Islam adalah Anwar Al Jundi. Karena pentingnya, kami kutipkan secara panjang lebar pendapatnya dalam kitabnya Sumum Al Istisyraq wa Al Mustasyriqun fi Al Ulum Al Islamiyah halaman 96. Anwar Al Jundi mengatakan :
“Pemikiran politik Islam berbeda dengan pemikiran demokrasi Barat dalam beberapa segi :

1.Pemikiran politik Islam lebih menekankan kesatuan aqidah daripada kesatuan wilayah.
2.Pemikiran politik Islam menekankan pandangan yang menghimpun secara sempurna aspek yang material dan yang spiritual.
3.Pemikiran politik Islam bersandar pada landasan akhlaq (moral). Jadi terdapat standar moral bagi setiap aktivitas politik.
4.Jika kedaulatan dalam sistem demokrasi Barat terletak di tangan rakyat secara total, maka umat Islam dalam pemikiran politik Islaminya mengaitkan kedaulatannya dengan hukum-hukum Syariat Islam yang jauh dari hawa nafsu manusia.
5.Pemikiran politik Islam tidak dapat dinamakan sebagai pemikiran demokratis, atau pemikiran sosialistis-diktatoris. Sebab ia bertolak belakang dengan semua pemikiran itu. Jadi pemikiran politik Islam sangat jauh dari sikap ekstrem, memaksa, atau mendominasi.
6.Kedaulatan dalam sistem politik Islam bukanlah di tangan umat –seperti sistem demokrasi– juga bukan di tangan kepala negara –seperti sistem kediktatoran–, melainkan ada dalam penerapan Syariat Islam. Dengan demikian sistem politik Islam sangat jauh berbeda dengan sistem apa pun yang telah menyimpang itu.
7.Pemikiran politik Islam menetapkan bahwa masyarakat itu penting demi untuk kelestarian kehidupan individu, dan bahwa masyarakat tidak mungkin berjalan dengan lurus kecuali dengan adanya kekuasaan yang bertanggung untuk mewujudkan kemajuan dan kestabilan.
8.Negara dalam pemikiran politik Islam berdiri di atas dasar Undang-Undang Islami (Syariah) dan bahwa segala perundang-undang yang digunakan untuk mengatur masyarakat tidak akan dapat berlaku efektif kecuali bila mempunyai sifat sebagai penerapan dari As Sunnah An Nabawiyah dan ijtihad-ijtihad Ahlul Halli wal Aqdi. Negara harus mengawasi perilaku individu sebab negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kebahagiaan pihak lain serta kebahagiaan dan kesatuan umat seluruhnya. Negara juga bertanggung jawab menjaga ajaran-ajaran dan tujuan-tujuan Islami.
9.Islam tidak mengakui adanya penguasa yang absolut. Sebaliknya yang diakui adalah penguasa yang dapat dipercaya (amanah) sesuai pedoman :

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk (manusia) dalam maksiat kepada Al Khalik.”

Penguasa harus melepaskan diri dari hawa nafsu, berpegang teguh dengan kebenaran dan keadilan. Umat mempunyai kebebasan untuk memilih penguasa dan mengoreksinya jika penguasa menyimpang dari kebenaran atau berbuat salah.
10.Pemikiran politik Islam menetapkan adanya kebebasan berpikir dan kebebasan beragama. Maka setiap orang –tentu harus tetap sesuai Syariat Islam— berhak untuk meyakini pemikiran apa saja yang dikehendaki dan tak ada seorang pun yang dapat memaksanya untuk meninggalkan pemikirannya itu.
11.Sistem konstitusi Islam diambil dari sumber Al Qur`anul Karim dan As Sunnah An Nabawiyah dengan tiga asas, yaitu keadilan, musyawarah, dan rahmah (kasih sayang). Dalam hubungannya dengan undang-undang internasional, Al Qur`an Al Karim dipandang sebagai hukum pertama yang menyerukan persamaan di antara umat manusia.
12.Sesungguhnya keluwesan Syariat Islam dan kemungkinannya untuk berkembang, harus tetap berpegang pada dasar-dasar syariat (ushul syar’iyah), tujuan-tujuan syariah (maqashid asy syariah), dan prinsip-prinsip umum syariah (kulliyatu asy syariah). Jadi jelas ada perbedaan antara yang konstruktif dan yang destruktif, antara perkembangan dengan penyesuaian (dengan hawa nafsu). Tidak diragukan lagi bahwa ada bagian dari hukum-hukum Syariat Islam yang tidak menerima perkembangan dan bahwa hukum yang telah ditetapkan dalam nash tidak boleh ditinggalkan atau diganti penerapannya sampai kapan pun. Jadi pemeliharaan terhadap kemaslahatan bukanlah perkara yang tidak mempunyai batasan, melainkan harus tetap berpatokan dengan dasar-dasar syariat (ushul syar’iyah). Secara umum dapat dikatakan bahwa jika dalam suatu hukum terdapat nash, maka nash itu wajib diikuti. Jika hukum itu berupa perkara yang diqiyaskan (pada suatu hukum), maka kita terikat dengan qiyas itu. Tetapi jika tidak terdapat nash, kita mempertimbangkan kemaslahatan yang ditunjukkan syara’ (mashalih asy syar’i) dengan tetap berpegang pada prinsip memelihara lima tujuan syariat yang dharuri (penting, harus) (dharurat al khams), menolak kesulitan (daf’ul haraj), dan mewujudkan manfaat (tahqiq al manafi’).
13.Sistem politik Islam berbeda dengan dengan dua sistem politik lainnya, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sebab sistem kapitalisme membatasi tujuannya pada pemeliharaan kebebasan individu dan hak-hak pribadi, sedang sistem sosialisme membatasi tujuannya pada pencegahan perjuangan kelas dan ekspolitasi kelas.
14.Pemikiran politik Islam tidak memberikan hak/otoritas dalam kekuasaan kepada penguasa, tetapi sebaliknya kekuasaan dianggap sebagai hak umat semata melalui syura yang Islami oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Islam tidak melarang perempuan untuk turut berpendapat dalam masalah-masalah umum (publik). Namun Islam mengharamkan budak untuk berperan serta dalam menyampaikan pendapat dan bermusyawarah.
15.Pemikiran politik Islam menolak istilah-istilah demokrasi, sosialisme, nasionalisme, dan tidak mengkaitkannya dengan Islam. Islam memandang pemikiran-pemikiran itu sebagai aliran-aliran pemikiran (mazhab) yang asing yang sangat jelas perbedaannya dengan pemikiran Islam yang komprehensif. Ketika Barat menggunakan istilah-istilah itu, yang hadir dalam benak mereka adalah peristiwa-peristiwa sejarah Barat, situasi dan kondisi yang terjadi di Barat, dan tantangan-tantangan yang dihadapi Barat.
16.Perbedaan sifat-sifat khas antara negara Islam dan negara moderen akan mengungkapkan adanya sistem unik yang khas bagi negara Islam, yang tidak terdapat dalam sistem mana pun dari sistem-sistem pemerintahan moderen. Pilar utama negara Islam adalah pengkaitan agama dengan negara
17.Perjanjian (kontrak) politik Islam adalah kesepakatan politik antara penguasa dengan rakyat. Perjanjian politik dalam Islam didasarkan pada pemikiran-pemikiran dasar yang merdeka, yang tidak kalah pentingnya dengan pemikiran-pemikiran politik moderen, yaitu yang terpenting adalah kemerdekaan untuk memilih (dari pihak rakyat), dan kesepakatan dari pihak penguasa (atau khalifah) untuk memegang kekuasaan sebagai wakil dari umat. Dari sini diketahui bahwa teori perjanjian politik Islam sebenarnya mendahului teori-teori J.J.Rousseau dan John Locke.

Sumber :

Judul Asli : Ad Damghah Al Qawwiyah li Nasfi Aqidah Ad Dimuqrathiyah
Penulis : Syaikh Ali Belhaj (Tokoh FIS Al Jazair)
Penerbit : Darul ‘Uqab, Libanon, Beirut. PO Box 113/5974
Penerjemah : Muhammad Shiddiq Al Jawi

LAKUKAN SESUATU PADA PILIHANMU ITU…

2009-03-10T10:11:00.001-07:00

Sebentar lagi ujian ! Ya, ujian nasional Bro !!! Dan kali ini kita akan menghadapi soal pilihan ganda alias multiple choice. Cuma peraturannya saja yang agak sedikit berbeda. Panita ujian bilang, kita harus mencontreng pilihan kita. Ingat, mencontreng ! Bukan menyilang, mengalikan atau menghitamkan bulatan !

Panitia ujian juga berpesan agar kita memilih yang terbaik, jangan asal mencontreng ! Karena hasil ujian ini akan mempengaruhi masa depan kita. Ya, secara komulatif hasilnya akan menentukan masa depan seluruh peserta. Jika sebelum ini kita sudah diajari bahwa mencontek adalah sebagian dari korupsi. Bolehjadi kita menjadi pendukung seorang koruptor, meskipun kita tak pernah mencontek dalam ujian kali ini. Lho???

Iya, karena jika pemimpin kita adalah seorang koruptor atau setengah koruptor maka status orang-orang yang akan mendukungnya sangat jelas. Bayangkan, ada sebagian orang yang sebelum masa ujian tiba, mereka malah asyik ikutan pawai kampanye. Padahal tugas kita kan belajar dan banyak membaca untuk menghadapi ujian. Bukan demonstrasi atau teriak-teriak dijalanan.

***

Oiya, saya hampir lupa mengingatkan kalian. Kertas ujian nanti jangan lupa dikasih nama dan tanggal ujian. Karena meskipun panitia tidak pernah mengumumkan hal ini, kita semua orang-orang yang terpelajar untuk tidak membiarkan kertas ujian kosong, sementara pena ada ditangan kita.

Apakah kalian akan diam dan tidak menuliskan sesuatu?? Oh, tidak! Ayunkan lah pena yang ada ditangan kalian. Bukan kah kalian punya pendapat pribadi?! Mengapa hanya mencontreng? Anggap saja ini soal uraian (essay)! Tulislah! Tuliskan opini kalian. Mengapa kalian akan menyia-nyiakan kesempatan untuk berpendapat dan bersuara??!

Ayolah… Jangan diam saja! Dulu ketika ujian sekolah saya pernah menulis pesan dan curhat di lembar jawaban. Saya pernah mengisi jawaban essay dengan kalimat; “Bu, susah banget nih soal!”, “Perasaan ini belum diajarin deh…”. Bagaimana dengan kalian? Maksud saya, apakah kalian pernah menulis sesuatu dalam lembar jawaban ujian sewaktu sekolah dulu? Pernahkan kalian menuliskan unek-unek dan curhat di saat ujian?

Ayolah, lakukan! Jangan diam saja! Kali ini ujiannya berskala nasional. Kalian punya kreativitas gak?! Katanya sekarang zaman kebebasan berpendapat lho. Apalagi demokrasi menjamin kebebasan berpendapat. Kenapa kalian gak mau berpendapat dengan bebas? Kenapa kalian rela, suara kalian direduksi dan di korupsi oleh para caleg yang fotonya nanti ada di ‘lembar jawaban’ ujian nasional kali ini…

Kenapa?? Ayo jawab!!!

***

Tiba-tiba saya marah. Karena kalian diam, saya tidak mau melanjutkan tulisan ini. Tapi sebagai penghormatan, saya mau kasih kata penutup dan satu pertanyaan bonus!

Apa yang akan dilakukan orang kreatif jika diberi pena dan kertas suara?

“Suruh siapa ngasih pena dan kertas suara ke orang-orang yang kreatif!”

Harapan Itu Masih Ada...

2009-03-10T10:09:00.000-07:00

Melampaui Golput, Melangkahi Demokrasi

(HARAPAN ITU MASIH ADA..!)

Hari ini seorang lelaki pulang, dan seperti biasa masih dengan sedikit hasil dan segunung harapan. Lelaki itu sudah bergumul dengan debu dan keringat. Sementara panas mentari berganti shift dengan hujan dan angin. Ada banyak manusia di luar sana. Setiap masing-masing mereka saling bertemu untuk mewujudkan keinginannya. Ada yang mencoba mengorbankan orang lain untuk kepentingannya. Ada yang memanfaatkan keadaan untuk mengambil keuntungan. Ada ini, ada itu. Tapi lelaki itu tidak. Dia masih meyakini ada sesuatu yang bisa dia perjuangkan untuk kehidupan yang lebih baik.

Sore itu sangat melelahkan sekali. Berjibaku dijalan yang penuh dengan pertarungan memang membuat dia tak kuat menahan kantuk. Dia sering kali tertidur di dalam kendaraan umum. Jika sudah begitu, biasaya setiap tiga atau lima menit dia terbangun. Sebuah kendaraan yang tidak begitu bagus. Di negerinya, banyak hal yang tidak nyaman, termasuk kendaraan umum. Fasilitas umum memang tidak ada yang memperhatikannya. Hebatnya, di negeri ini tidak ada yang mengeluh. Bagi kebanyakan orang, mengeluh tentang fasilitas umum adalah bid`ah. Sedangkan semua kita mafhum, setiap bid`ah itu tercela dan pasti tertolak. Dan tentu saja ini HARAM, meski Majlis Ulama belum mengeluarkan fatwa.

Oiya, belum lama ini Majlis Ulama di negeri ini sudah membuat sesuatu yang fenomenal. Semakin populis saja ulama di negeri ini. Padahal di negeri lain, pamor politikus lebih menjadi perhatian, dan ulama jarang di dengar perkataannya. Beruntunglah ulama di negeri ini dengan fatwa-nya. Penyanyi dangdut yang erotis pun tak bisa mengambil alih headline harian ibu kota beberapa hari ini. Bukankah masyarakat yang selalu mendengar perkataan ulama itu adalah masyarakat yang baik?

Kembali ke kisah lelaki tadi. Dia sangat yakin dengan perkataan Imam Al-Ghozali. “Masyarakat rusak karena penguasa rusak. Penguasa rusak karena ulama rusak”. Apapun yang dikatakan ulama hari ini, paling tidak mereka sudah mulai di dengar. Lelaki ini pun sempat mendengar dan merenungi fatwa-fatwa dari Majlis ulama. Ditengah kesibukan dan tugas-tugasnya, dia sempatkan diri tersenyum. Dia bahagia, bukan karena isi fatwa. Tapi karena Majlis ulama telah membuat masyarakat lupa dengan gosip selebritis dan artis. Mungkin sebagian pemuda yang menganut mazhab liga sepak bola pun terseret pada wacana ini.

Senyum lelaki itu tiba-tiba saja berubah menjadi gelak tawa aneh. Ya, dia tertawa. Ternyata bukan hanya masyarakat yang dibuat lupa oleh kesehariannya. Orang-orang lupa dengan fatwa sebelumnya, setiap kali ada fatwa yang baru. Kemarin SEPILIS itu HARAM, lalu Rokok, lalu golput. Lelaki ini tertawa karena ternyata semua yang difatwa haram itu adalah realitas yang nyata dan tidak pernah berubah.

Adalah realitas bahwa Majlis Ulama tidak lebih di dengar oleh presiden dari penasehat politik dan partai pengusung penguasa. Adalah realitas bahwa para pejabat di negeri ini adalah perokok. Demikian juga para kyai di pesantren-pesantren. Lalu anggota legislatif. Lelaki itu berpikir sejenak. Jika SEPILIS haram, maka penguasa yang tidak mendengar Ulama adalah najis, pikir lelaki itu. Jika rokok adalah haram, maka para pejabat, kyai dan anggota legislatif adalah najis. Begitu juga hasil pembangunan dari pajak dan bea cukai rokok. Semuanya najis! Dalam kasus rokok, Ulama telah di dahului oleh para pembuat bungkus rokok. Tapi tak masalah siapa yang duluan. Yang penting adalah pelaksanaannya.

Lelaki itu pun sami`na wa atho`na.. Dia bertekad untuk tidak melakukan aktivitas yang haram atau menyentuh sesuatu yang najis. Berat memang, tapi setiap kebaikan adalah kewajiban. Setiap kewajiban harus diperjuangkan dan dilaksanakan.

Bagaimana dengan Haram-nya golput? Huff! Dia baru teringat akan pesta demokrasi yang akan digelar. Pesta ini konon katanya digunakan untuk mengangkat pemimpin negeri ini. Lelaki itu hampir lupa sudah berapa kali PEMILU digelar sepanjang usia hidupnya. Dia teringat para pedagang asongan, penjual rokok dan anggota legistlatif. Mereka semua punya kesibukan yang sama dengan dirinya: mencari nafkah. Tapi tidak semuanya sama beruntung. Khususnya dengan fatwa Majlis ulama. Para penjual rokok harus merasa dirugikan karena omset penjualan mereka bolehjadi menurun. Para anggota legislatif pun mungkin banyak yang akan kehilangan pekerjaannya. Karena PEMILU adalah PHK besar-besaran. Fatwa haram rokok dan haram golput merugikan berbagai pihak. Hampir semua pihak dirugikan oleh fatwa ulama dan PEMILU, kecuali tukang sablon dan para caleg. Bagi tukang sablon dan para caleg mungkin ini adalah proyek dan bursa lowongan kerja besar-besaran.

Lalu bagaimana dengan lelaki itu?? Bagi dia, ulama walau bagaimana pun tetap mulia. Fatwanya adalah hasil ijtihad yang mesti mendapatkan pahala. Lalu bagaimana sikap lelaki in terhadap PEMILU dan golput? Silahkan tanya sendiri, dia sedang sibuk dengan pergumulan hidup dan perjuangannya. Dia terlalu sibuk untuk sempat menuliskan opini di Kompas atau Republika. Mungkin dia punya pendapat, tapi tak sempat membuat Seminar, atau menggelar demonstrasi di HI. Kalau mau tahu pendapat dia, silahkan tanya sendiri. Mungkin dia mau menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan kamu…

Bagi dia, hidup itu harus diperjuangkan. Semua orang yang disebut diatas sibuk dengan urusan nafkah mereka. Begitu pun dia, lelaki itu. Jika saja kalian sempat bertemu dengan dia dan bertanya tentang Haramnya Golput dan PEMILU. Mungkin kalian akan mendengar jawaban dia sambil berlalu begitu saja… Ngapain mikirin demokrasi, mending mikirin anak&istri!

***

Lelaki itu sibuk mencari nafkah, seperti sibuknya anggota legislatif mencari nafkah. Apakah Majlis Ulama tempat mencari nafkah? Lelaki itu tidak terlalu peduli, persis seperti tidak pedulinya dia, apakah presiden korupsi atau tidak.

Lelaki itu tetap patuh kepada ulama, dan fatwa-nya. Lelaki itu bukan hanya menginginkan pemimpin yang baik dan mengharamkan golput. Dia telah melampuainya. Dia bahkan sudah melangkahi SEPILIS dengan melupakannya... Ya, melupakannya! Persis seperti kebanyakan orang melupakan syari`at Islam dan fatwa haramnya Sekulerisme dan Pluralisme.

Lelaki itu sudah melupakan demokrasi, untuk sesuap nasi anak dan istrinya. Lelaki itu melampaui pejuang-pejuang demokrasi yang konon berjuang bersama untuk rakyat. Lelaki itu hanya berjuang untuk dirinya. Ia berharap untuk tidak masuk neraka!

Kemarin dia sempat berkomentar sambil tetap sibuk pada pekerjaannya. Dia mendengar pernyataan salahsatu tokoh partai peserta PEMILU (they are so-called islamic movement), lalu berkata: “Bagi saya demokrasi dan pemenangan PEMILU adalah agenda masa lalu”.

UNTUK YANG MASIH MEMILIKI HARAPAN

Maksud Terselubung Calon Legslatif

2009-01-22T23:17:00.000-08:00

Pesta demokrasi 2009, pestanya calon legislatif merebut simpati rakyat. Calon legislatif berlomba merebut garis terdepan berjanji memperbaharui kehidupan.

Namun, tatkala pesta itu usai dan mereka terpilih, anggota dewan mulai menampakkan kekakuannya. Tujuan utama mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya melekat benar dalam saraf ingatan anggota dewan.

"Tiada hari tanpa korupsi " slogan wajib bagi mereka. Hidup tanpa korupsi bagaikan sayur tanpa garam atau dengan kata lain hidup tiada mengenal korupsi sama dengan mati di dalam hidup, itulah prinsip mereka. Mumpung jadi anggota dewan.

Akhirnya kita hanya bisa diam!! diam!! diam!!
Sumber: http://www.asyiknyaduniakita.blogspot.com/

Al-Faid rilis kaos anti-pemilu dan anti-demokrasi

2008-12-03T07:33:00.000-08:00

Alhamdulillah clothing AL Faid sudah menyelesaikan satu persatu rilisannya

Harga Rp. 40.000

Berikut adalah daftar jaringan distribusi Al Faid Moslem Merchandise

1. Pemesanan Langsung dengan Thufail Al Ghifari hanya di lakukan via email, yahoo messenger, sms dan via telpon.

Pemesanan via pos ditambah ongkos kirim sesuai daerah masing – masing.

Langkah – langkah untuk melakukan pemesanan dengan Thufail Al Ghifari:

1. Kontak Thufail Al Ghifari di email atau yahoo messenger dengan id email : anti_zionis666@yahoo.com. bisa juga via sms atau telpon ke 0817 828 638.

2. Setelah ada kesepakatan jumlah pesanan, transfer uang pelunasan ke rekening Shar’i Bank Muamalat Cabang Pekalongan atas nama MUHAMMAD THUFAIL AL GHIFARI. Dengan nomor rekening (sekaligus nomor kartu Shar'I) : 601923 915 2996699.

3. Setelah managemen Thufail Al Ghifari memastikan sudah menerima dana yang ditransfer, maka akan langsung di kirim via PAKET KILAT KHUSUS Kantor Pos.

4. Pembelian langsung (direct selling) juga bisa dilakukan langsung dengan Thufail Al Ghifari dimanapun anda bertemu dengan beliau, baik itu di setiap acara pentas, seminar atau apapun yang di hadiri beliau, atau saat anda bertemu langsung dengan beliau.

NB :
- Tidak menerima tawaran kerja sama konsinyasi atau kredit.
- Bahan kaos COMBED TEBAL
- Tinta sablon rubber semi timbul

rilisan baju lainnya akan segera menyusul..

Al-Faid-Al-Faid-Clothing-T-Shirt.gif

sample baju 01 -Democrazy.jpg

sample baju 08 - Syahadatain.jpg

Demokrasi,Kebebasan, dan Pemilu Menurut Islam

2008-10-25T17:36:00.000-07:00

Untuk memberikan hukum Islam dalam masalah ini, kita pertama-tama harus mempunyai pemahaman yang benar dan komprehensif mengenai realita tersebut (Tahqiqul Manaat). Karena definisi demokrasi bukan berasal dari bahasa arab, maka belum pernah dikenal dalam Islam di Arab (tapi sejak dahulu konsep dan realita mengenal hal ini telah ada). Oleh karena itu kita harus melihat darimana sebenarnya istilah ini berasal dan apa artinya. Menurut kamus Oxford, definisi demokrasi adalah : “Bentuk pemerintahan dimana warga negaranya mempunyai hak bersuara untuk menentukan/memilih siapa seharusnya yang memegang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu seharusnya digunakan.” Oleh karena itu warga negara adalah sumber pembuat undang-undang dan bebas memilih hukum apa yang seharusnya diterapkan.

Makna lain dari definisi Demokrasi (istilah Yunani kuno – Demokratia) adalah undang-undang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan kata lain ini adalah system dimana rakyat membuat undang-undang sesuai dengan keinginan mereka, apakah kita menyukainya atau tidak. Demokrasi bukanlah atau tidak sama dengan bentuk perundingan (syuro) yang ada dalam Islam. Hal ini sebagaimana muslim sekuler suka mengklaim seperti itu (untuk membenarkan kekufuran mereka) tetapi pada dasarnya ini adalah mekanisme dan system yang memperbolehkan manusia meninggalkan perintah-perintah Allah dan melegalkan hukum buatannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh orang kafir mengenai diri mereka!.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

“ Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikankan mu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS.An Nisa (4) :65).

“Tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rosul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rosul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS.Al Ahzab (33) :36)

Oleh karena itu kaum muslimin tidak diperkenankan mempunyai pandangan lain dari hukum-hukum Allah dan mengomentari hukum-hukum Allah yang akan menjadikannya kufur akbar (keluar dari Islam) sebagaimana Allah SWT berfirman:

“Tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.”

(QS.Al Ankabut (29) :47).

Dengan alasan ini, memilih untuk hidup tanpa perintah-perintah Allah adalah kafir dan murtad dalam Islam. Kaum muslimin tidak mempunyai hak untuk membuat undang-undang kecuali Allah SWT sebagai satu-satunya Sang Pembuat Undang-Undang, karena Dia adalah Al Hakam (Pembuat Undang-Undang dan Penyuruh)

“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan sesuatu keteranganpun mengenai nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS.Yusuf (12):40)

Ayat ini menjadikan persoalan ini semakin jelas seperti matahari yang bersinar di siang hari. Oleh karena itu siapa saja yang menyeru kepada demokrasi berarti menyeru kepada syirik, kekufuran, dan agama selain dari agama Islam, ini semua merupakan bentuk utama dari kemurtadan. Demokrasi bukan berasal dari Islam, siapa saja yang mengatakan (demokrasi berasal dari Islam) berarti Zindiq (bid’ah), lebih buruk daripada kekufuran karena zindiq adalah seseorang yang mempropagandakan kekufuran dengan menggunakan kedok Islam.

Alasan terbesar menjadi MP (Perdana Menteri) adalah bentuk terbesar dari kemurtadan karena mereka adalah orang yang secara aktif berpartisipasi dalam kekufuran dan kesyirikan dan mereka memberikan dukungan sepenuhnya kepadanya. Beberapa orang sekularis yang mengklaim dirinya sebagai muslim mengatakan: ”Bagaimana kita akan membuat perubahan dan menerapkan Islam ? Pertama, mereka adalah pembohong dengan mengklaim bahwa mereka ingin menerapkan Islam, dan mereka telah menyimpang jauh dari jalannya salafus sholeh (golongan yang selamat) dengan mengikuti hawa nafsu dan metodologi yang bukan berasal dari Islam. Tentu saja, sebagai seorang muslim kita dilarang untuk membenarkan cara ini, karena kita tidak dapat melakukan kekufuran dan kesyirikan dalam rangka taat kepada Allah SWT !.

AllahSWT berfirman:

“Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika Syaithan menjadikan kamu lupa (akan larangnan ini), maka janganlah kamu duduk bersama-sama orang-orang dzolim itu sesudah teringat (akan larangan itu).” (QS. Al An’am (6) :68).

Oleh karena itu, bagaimana bisa mereka disebut dengan muslim, yaitu orang-orang yang duduk di parlemen bersama dengan orang-orang kafir yang menghina hukum-hukum Allah SWT dan perintah-perintah Allah dengan membuat hukum selain dari hukum Allah SWT? Sederhana saja jawabannya sebab mereka juga tidak beriman karena mereka seperti mereka (orang kafir) juga, hanya saja nama-nama mereka Islam. Mereka tidak diizinkan untuk duduk bersama mereka yang mendukung demokrasi yaitu mereka yang melakukan dan melegitimasi demokrasi, dan ini secara jelas dinyatakan pada ayat di atas.

Istilah kebebasan, didefinisikan sebagai: Hak untuk berbuat, berbicara dan berpikir secara bebas. Konsep kebebasan ini secara menyeluruh bertentangan dengan alasan utama untuk menjadi seorang muslim yaitu sebuah ketundukan. Istilah muslim meniadakan kebebasan dan hawa nafsu, dan mengindikasikan bahwa kita adalah hamba dan tidak ada pilihan lain terhadap masalah-masalah yang Allah SWT dan Rosul-Nya telah memutuskannya.

Freedom (kebebasan) adalah bentuk thoghut yaitu Tuhan yang salah dan muslim wajib mengingkari segala sesuatu yang disembah, ditaati dan diikuti selain Allah, sebagaimana firman Allah SWT :

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap-tiap ummat (untuk menyerukan),”Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thoghut.” (QS.An Nahl (16):36)

Kebebasan adalah bebas dari perintah-perintah Allah dan mengikuti hawa nafsu, sedangkan bagi kaum muslimin tidak mempercayai kebebasan, apakah kebebasan berekspresi, berbicara atau bentuk kebebasan lain. Masyarakat Quraish mempunyai system yang serupa dengan demokrasi, dimana berbagai macam suku berkumpul bersama dan membuat undang-undang. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah memberikan suaranya kepada mereka atau berkompromi dengan mereka? Apakah pernah Nabi SAW bergabung bersama mereka dalam parlemen atau kemiliteran mereka? Jawabannya secara jelas adalah “tidak” bagi siapa saja yang paham akan petunjuk. Siapa saja yang tidak dapat melihat (petunjuk) ini maka dia adalah tuli, bisu dan buta.

Definisi pemilihan (pemilu), ini hanyalah istilah kaum sekularis untuk mengambil keuntungan. Secara bahasa ini berarti memilih pemimpin atau penguasa, yang dalam Islam sesungguhnya merupakan kewajiban, sepanjang hukum yang diterapkan adalah hukum Islam (berasal dari Allah SWT). Bagaimanapun jika kita berbicara mengenai pemilihan atau pemilu di masa sekarang, hal ini tidak diartikan memilih atau menerapkan hukum Islam! Proses pemilihan adalah memilih seseorang yang akan membuat hukum sesuai keinginan mayoritas, oleh karena itu istilah pemilihan atau pemilu lebih disukai penggunaannya oleh sistem demokrasi dan kebebasan yang kufur. Untuk itu, akan lebih baik bagi kita untuk menggunakan istilah lain dari pemilihan atau pemilu, bahkan ketika kita membicarakan mengenai pemilihan seorang kholifah (kepala negara dalam sistem Islam), untuk membedakan diri kita dengan orang-orang kafir (dengan tidak menggunakan istilah-istilah mereka) dan menghindari keambiguan (makna yang membingungkan) atau kesalahan konsepsi seputar pemilihan atau pemilu.

Wahai saudara-saudaraku (kaum muslimin), ketahuilah bahwa demokrasi dan kebebasan adalah bentuk thoghut dan karenanya itu menjadi prasyarat bagi seorang muslim untuk menolak itu semua dan menyatakan permusuhan kepada mereka. Jangan patuh dan tunduk pada bisikan syaithan yang dihembuskan oleh sekularis yang akan mengajak anda untuk menolak Iman, dan menolak menyembah hanya kepadaTuhanmu dengan hanya taat kepada-Nya.

“Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”

(QS.Yusuf (12) : 40).

sumber: http://tetapmuslim.wordpress.com/

DONT VOTE, STAY MUSLIM!

2008-10-17T07:42:00.000-07:00

DON’T VOTE STAY MUSLIM

Apa hukumnya orang-orang yang terlibat dalam pemilihan umum dan yang memberikan suara (nyoblos)?

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa dan semoga keselamatan dan Rahmat-Nya senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat, serta seluruh pengikutnya.

Agar dapat menjawab pertanyaan yang sangat penting tentang berpartisipasi di dalam pemilu dan memberikan suara untuk para calon legislatif, baik DPR maupun DPRD, Kita harus mengetahui realitas atau hakikat fakta, karena kaidah syara’ menyatakan bahwa bagian paling penting untuk menilai suatu persoalan adalah memahami persoalan tersebut atau mengetahui hakikat faktanya.

Dalam hal ini kita harus mengetahui realitas atau hakikat fakta dari dua hal, yaitu;

1. Badan legislatif (DPR atau DPRD) yang mana beberapa calon ingin berpartisipasi di dalamnya dan,

2. Pemilihan dimana orang-orang terlibat di dalamnya yaitu dengan memberikan suara (nyoblos).

Kita harus ingat bahwa bagian dari ke-Imanan dan percaya kepada Allah SWT adalah At-Tauhid yang berarti mematuhi, mengikuti, menyembah dan meng-agungkan Allah SWT semata, tanpa menyekutukan Dzat-Nya atau gelar-Nya dengan sesuatu yang lain, dan sebaliknya menyekutukan Dzat-Nya dan gelar-Nya dengan segala sesuatu yang lain adalah perbuatan syirik, yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, dan itulah mengapa At-Tauhid sebagai dasar dari rukun Islam. Salah satu dari gelar-gelar-Nya adalah Ia adalah Maha Pembuat Hukum (Al-Hakim) dan Maha Memerintah (Al-Mudabbir) dan Dia mempunyai hak kekuasaan yang mutlak untuk memerintah dan membuat hukum, yang tak satupun dapat menggantikan kekuasaan mutlak-Nya ini. Allah SWT berfirman:

”Keputusan itu hanyalah Kepunyaan Allah” (QS 12 : 40)

Dan Allah juga berfirman :

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhlah dia akan sesat, sesat yang nyata” (QS 33 : 36)

Setelah menentukan dua fakta di atas marilah kita meneliti realitas atau hakikat fakta dari Dewan legislatif.

Para pakar hukum menyebutkan bahwa Badan Legislatif adalah lembaga untuk mengesahkan hukum, sedangkan orang yang bergabung di dalamnya disebut anggota dewan, yaitu para wakil dan utusan rakyat yang telah dipilih oleh rakyat (baik pusat maupun daerah).

Tidak ada perbedaan diantara mereka, baik yang ada di Negara-negara Timur atau Barat bahwa fungsi utama dari dewan legislatif (parlemen) adalah untuk membuat hukum (Undang-undang). Oleh karena itu, kita dapat menyebutkan beberapa tugas utama dari Badan Legislatif (DPR/DPRD) adalah : Membuat dan mengesahkan Undang-undang (UU)

Adapun sumber-sumber pembuatan UU di DPR/DPRD adalah :

1. Pikiran dan keinginan-keinginan dari para wakil rakyat dan menteri sebagai wakil rakyat.
2. Lembaga-lembaga Internasional atau juga disebut hukum Internasional.

Aqidah sebagian besar orang-orang di dunia sekarang ini adalah sekularisme, yang menyatakan bahwa :

Tuhan hanya mempunyai kedaulatan di surga atau di dalam masjid atau di gereja dan tempat-tempat peribadatan, sebaliknya manusia yaitu rakyat mempunyai kedaulatan di bumi dan seluruh aspek kehidupan, kecuali agama.

Menurut aqidah sekulerisme, agama adalah suatu urusan pribadi antara seseorang individu dengan Tuhan atau sesuatu yang diagungkan seperti matahari, sapi, patung, orang, dan lain-lain.

Ini adalah realita yang terjadi di badan legislatif (parlemen) dan dasar bagaimana badan tersebut dibangun.

Mengenai realitas ‘nyoblos’; pemilih atau orang yang memberikan suaranya, mempunyai kedaulatan umum karena rakyatlah yang membuat hukum untuk urusan mereka sendiri di dalam masyarakat. Karena mereka memiliki kedaulatan, maka mereka menentukan suatu mekanisme dalam memilih para wakilnya, yang menjadi wakil rakyat untuk membuat hukum(UU) dan memerintah atas nama kepentingan-kepentingan mereka sendiri.

Hal ini diwujudkan dalam prinsip politik sekuler (demokrasi) yang menyatakan bahwa :

‘Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’

oleh sebab itu kita dapat menyimpulkan bahwa rakyat berhak untuk membuat hukum atau undang-undang.

Realitas dari pemilih adalah dia sebagai orang yang memilih wakilnya, yang menghasilkan fakta bahwa dia juga bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh wakilnya. Tugas para wakilnya disini adalah membuat hukum (UU) supaya dapat mengatur semua kepentingan rakyat.

Ringkasnya, badan legislatif (DPR/DPRD) atau parlemen (dalam sistem politik Barat) adalah sebuah badan yang membuat hukum (UU), rakyat adalah raja, dan sumber pembuatan serta penetapan hukum (UU), dan para wakil rakyat dipilih oleh rakyat untuk membuat serta menetapkan hukum (UU) atas nama rakyat.

Hukum terhadap hal ini adalah :

1. Seseorang yang percaya bahwa Allah SWT bukan satu-satunya pembuat hukum (UU) dan penguasa tunggal, adalah seorang yang tidak beriman (kafir).

2. Seseorang yang percaya kekuasaan Allah SWT tetapi menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dan menentang bahwa dia sebagai pembuat hukum dan penguasa tunggal adalah seorang yang musyrik yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.

3. Seorang muslim yang memberikan suara untuk memilih wakilnya, dan telah mengetahui bahwa badan legislatif (DPR/DPRD) adalah sebuah lembaga untuk membuat hukum (UU) adalah seorang yang ingkar terhadap agama.

4. Seorang muslim yang berpartisipasi dalam pemilihan untuk menjadi seorang wakil rakyat (DPR/DPRD) dan dia telah mengetahui realitas badan legislatif (parlemen) adalah seorang yang ingkar terhadap agama.

5. Seorang muslim yang tidak mengetahui realitas badan legislatif (parlemen) dan dia memberikan suara maka dia berdosa, karena dia tidak mencari status hukum dari perbuatannya, sebelum melaksanakan perbuatan tersebut. Kaidah syara’ menyatakan bahwa setiap perbuatan, lisan atau fisik, harus didasarkan pada hukum syara’ yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-sunnah.

6. Seorang muslim yang berpartisipasi nyoblos untuk memilih para wakilnya, apakah wakilnya itu muslim atau non muslim, karena mendasarkan tindakan pada suatu pendapat yang menyesatkan dari seorang rasionalis sekuler atau ulama sekuler, maka persoalan ini harus dijelaskan kepadanya. Karena pemahaman bahwa Allah adalah satu-satunya pembuat hukum adalah sesuatu yang harus diketahui dari Dienul Islam sebagai suatu kebutuhan, sehingga ketidaktahuan tentang hal ini tidak bisa dijadikan sebagai sebuah alasan, oleh karena itu dia berdosa.

7. Keadaan yang bisa dijadikan alasan untuk terhindar dari kesalahan itu adalah orang yang baru masuk Islam (muallaf), atau seorang yang betul-betul bodoh dan atau seseorang yang tidak mengetahui tentang sesuatu yang seharusnya diketahui sebagai kebutuhan dari Dienul Islam dikarenakan dia hidup di bawah hukum kufur dan hidup di tengah-tengah orang-orang non muslim. Persoalan ini harus dijelaskan kepada mereka tetapi jika mereka tetap melanjutkan untuk memberikan suara (nyoblos) karena mengatakan bahwa mereka mempunyai pendapat yang berbeda maka mereka berdosa.

Dalil syar’i untuk fatwa di atas adalah firman Allah SWT :

“Dengan kembali bertaubat kepadaNya dan bertakwalah kepadaNya serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. (QS. 30 : 31)

Juga firman Allah :

”Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan” (QS 18 : 26)

Dan juga sudah sangat dikenal dalam Islam bahwa hukum apapun selain hukum Allah adalah Thaghut dan Allah mengancam orang-orang yang merujuk kepada Thaghut :

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang telah diturunkan dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut padahal mereka telah diperintahkan mengingkari thaghut itu.Dan syetan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya” (QS 4 : 60)

Telah disampaikan mengenai keadaan tentang ayat di atas bahwa orang-orang munafik mengaku dirinya muslim tetapi ketika berselisih, mereka justru merujuk kepada keputusan-keputusan yang diciptakan para wakil rakyat (ketika itu) sebagai pembuat hukum (UU) seperti Amru Bin Luhay,Al-Khuzaa’ie dan Ka’ab Bin Al-Ashraef bersama-sama dengan para rahib, pendeta dan para wakil rakyat yang lain yang telah terbiasa membuat hukum (UU) untuk mereka, daripada merujuk kepada Rasulullah dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Kuasa.

Mengenai orang-orang yang telah tersesat dan telah jatuh pada kemungkaran dan kemaksiatan yang nyata ini Rasulullah SAW berkata “

“Salah satu yang sangat saya takutkan dari ummatku adalah adanya pemimpin-pemimpin yang sesat yang mengarahkan sebagian dari ummatku untuk menyembah berhala dan mengarahkan sebagian yang lain untuk mengikuti orang-orang musyrik”.

Sehingga siapapun yang memilih dan mengikuti para pembuat hukum (UU) yang sesat tersebut, maka nyata-nyata mereka telah memilih seorang raja untuk membuat hukum (UU) untuk mereka. Hal ini berarti mereka telah menyekutukan Allah karena mencipta hukum dan memerintah hanyalah hak Allah semata.

”Manakah yang baik, Tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya.Allah tidak menurunkan suatu keterangan mengenai nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS:12:39-40)

Hal ini adalah realitas suatu aqidah baru yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan manusia yang telah diikuti sebagian besar orang sekarang ini. Oleh karena itu apapun yang telah dilakukan seseorang sebagai perbuatan yang baik dan juga apapun yang telah dilakukan seorang muslim seperti sholat, puasa dan perbuatan baik yang lain, tetapi setelah itu melakukan kemungkaran ini dan tidak bertaubat dari kemungkaran ini maka seluruh perbuatan baiknya itu menjadi sia-sia, Allah SWT berfirman :

”Itulah petunjuk Allah, yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amal-amalan yang telah mereka kerjakan”(QS 6 : 88)

Dan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa kami tidak menyebut mereka ‘Pencipta’ tetapi kami hanya menyebut mereka ‘Pemerintah’, maka mereka harus segera mengingat firman Allah SWT :

”Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah Tuhan Semesta Alam” (QS 7 : 54)

Oleh karena itu tidak seorangpun yang diperbolehkan untuk disekutukan dengan-Nya, sebagai Dzat yang Maha Pencipta sama halnya tidak seorang pun yang berhak untuk menyekutukan-Nya, sebagai Dzat Yang Maha Memerintah dan Dzat Yang Maha Membuat Hukum.

Mengenai orang-orang yang telah disesatkan oleh yang lain dan telah melakukan kemaksiatan ini, maka itu adalah sebuah kesalahan mereka, kami menasehati mereka untuk takut kepada Allah dan tidak melakukan kemaksiatan ini lagi, karena Allah SWT akan mengampuni hambanya yang telah melakukan suatu perbuatan tanpa kesengajaan, tetapi dia tidak akan pernah mengampuni hambanya yang melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sampai mereka berhenti dan minta ampun kepadanya. Allah SWT berfirman :

”Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu”(QS 33 : 5)

Sehingga kesalahan yang dilakukan tanpa kesengajaan adalah akan diampuni seperti yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang seorang Badui yang telah kehilangan ontanya di padang pasir bersama dengan seluruh pakaian dan airnya dan kemudian dia menemukan ontanya setelah kehilangan seluruh harapan hidupnya dan telah bersiap menghadapi kematian. Allah SAW mengirimkan ontanya kembali kepadanya dan dia memohon seraya berkata : “Ya Allah kamu adalah Hambaku dan aku adalah Rajamu. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah SAW berkata “Sesungguhnya dia melakukan kesalahan itu karena dia tenggelam dalam kebahagiaan”.

Sangatlah berbeda antara orang yang memilih atau memberikan suara karena ketidaktahuan, mengira bahwa apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang baik dengan orang yang melakukan kejahatan itu dengan sengaja. Dia mengajak orang-orang untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan memberi suara, mengumpulkan dana, kampanye, mendirikan posko-posko, menulis dan menyebarkan selebaran, mengundang para wakil rakyat di rumah Allah (masjid) memberi mereka hadiah, menjamu mereka dan bahkan mengorbankan Tauhid agar dapat dipilih atau dapat memberikan suara karena mengira mereka mendapatkan keuntungan darinya. Adalah sangat berbeda orang-orang seperti ini dengan seorang Badui yang telah disebutkan dalam cerita di atas yang melakukan kesalahan karena ketidaksengajaan.

Akhirnya kami ingin menekankan disini bahwa tujuh fatwa di atas tidak termasuk orang-orang yang memilih atau memberikan suara karena di bawah tekanan dan paksaan, atau murni karena ketidaktahuaan, atau orang yang telah disesatkan tanpa ada penjelasan padanya. Ini adalah salah satu dari malapetaka yang telah mempengaruhi kehidupan kaum muslimin di belahan bumi ini.

Kami berdo’a kepada Allah SWT semoga mereka segera sadar akan kesalahannya dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk beraktivitas dalam rangka melaksanakan perintah-Nya dan menegakkan agama-Nya, sehingga kedaulatan hanya milik Allah semata, dan kejayaan Islam segera menaungi seluruh bagian bumi ini. Segala Kemuliaan dan Pujian semata-mata hanya untuk-Nya.

Ya Allah…saksikanlah, kami telah menyampaikannya !

dari Jamaah Al-Muhajirun

Golput dulu dan sekarang

2008-10-16T07:37:00.000-07:00

Bukan Karena Bangun Siang

Ujung ibu jari dan telunjuk Megawati saling menempel membentuk bulatan,
tiga jari lainnya
dibiarkan terbuka. Bahasa jari yang oleh pemiliknya sendiri diterjemahkan
sebagai sikap ‘tidak
memilih’ alias berjejer dalam barisan golongan putih (golput).

Catatan sejarah membuktikan, golongan putih muncul justru dari kesadaran
politik.

Ujung ibu jari dan telunjuk Megawati saling menempel membentuk bulatan,
tiga jari lainnya
dibiarkan terbuka. Bahasa jari yang oleh pemiliknya sendiri diterjemahkan
sebagai sikap ‘tidak
memilih’ alias berjejer dalam barisan golongan putih (golput). Jari-jari yang
sama sebelumnya
digunakan untuk menyeka air mata.

Hari itu, Kamis, 22 Mei 1997. Di halaman rumahnya di Kebagusan III, Pasar
Minggu, Jakarta
Selatan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato dengan suara lantang dan
tegas. Sebagai pribadi,
“Saya tak akan menggunakan hak politik untuk memilih dalam pemilihan umum.

Latar perkara, kita telah mafhum. Kantor Mega di Jalan Diponegoro diserbu
oleh massa yang
disokong otorita keamanan waktu itu dan pemerintah hanya mengakui PDI versi
Soerjadi. Sampai
sekarang pun Mega belum menang untuk menyeret konseptor dan promotor penyerbuan
ke penjara.

Megawati memang memilih tak datang ke bilik suara waktu itu. Tapi, lain
lagi anjuran Mayjen
Theo Syafei, orang dekat Mega. Kata dia, sewaktu menyampaikan orasi di depan 100
mahasiswa
Universitas Petra Surabaya, 1997, kalau mau golput jangan diam di rumah. Nanti
dicoblosi oleh orang
lain.

Datang dan coblosi tiga-tiganya,” ajar Theo. “Itu lebih baik karena
berarti rakyat
menyampaikan protesnya kepada pemerintah lewat pemilu bahwa tak ada wakil rakyat
yang dapat
dipilihnya.” Istilah populer waktu itu, goltus alias golongan tusuk semua.

Cara apa yang dianjurkan untuk golput sekarang?

Jangan tanya ke Theo maupun Megawati. Kalau sekarang ditanya begitu,
salah-salah dituduh
melanggar undang-undang pemilu karena menganjurkan golput memang dilarang.
Walaupun golput telah
muncul sedari pemilu pertama digelar di Indonesia, 1955.

Angka golput paling tinggi malah terjadi pada pemilu pertama yang dikenal
sebagai pemilu
paling demokratis itu. Dari total pemilih terdaftar sebanyak 43.104.464 jiwa,
terhitung 12,34 persen
masuk kategori golput. Pada pemilu awal orde baru, tahun 1971, persentasenya
memang langsung
menurun. Hanya 6,67 persen dari 58.558.776 pemilih terdaftar. Tapi, dari pemilu
ke pemilu
berikutnya, terjadi peningkatan tak kalah tajam. Rata-rata mencapai 2 hingga 2,5
persen. Bila pada
pemilu 1977 golput naik menjadi 8,40 persen periode berikutnya mendekati angka
10 persen. Bahkan
pada pemilu 1999, setelah Soeharto jatuh yang dianggap sebagai penanda
kemunculan reformasi, golput
tetap lebih tinggi dari pemilu 1997. Tercatat 10,40 persen dari sebelumnya 10,07
persen.

Penganjur”jangan memilih” di pemilu pertama orde baru, salah satunya yang
sampai sekarang
dikenal sebagai juru bicara golput, Arief Budiman. Bersama-sama dengan Husein
Umar, Julius Usman,
Imam Waluyo juga Marsillam Simanjuntak dan Asmara Nababan, Arief mendeklarasikan
gerakan moral
bernama Golput. Hari itu, hari Kamis, 3 Juni 1971.

Para pemrakarsa menilai pemilu yang digelar oleh Soeharto sangat jauh dari
demokrasi. Selain
membatasi jumlah organisasi peserta pemilu, dan makin ketahuan pada pemilu 1977
yang hanya
menghadirkan 3 parpol, Soeharto melalui perangkat militernya memaksa warga
negara memilih Golongan
Karya (Golkar). Dan nama golput memang dimaksudkan sebagai ‘berdiri di seberang’
Golkar. Lambang
kampanye golput pun dibuat seperti tanda gambar Golkar. Warna putih tanpa noktah
apapun dalam bidang
segilima yang dialasi dengan banner.

Jalan yang diretas Arief Budiman dan kawan-kawannya itu bergulir ke pemilu
berikutnya. Masih
dengan latar soal yang sama, sistem politik Indonesia tak kunjung membaik. Meski
gerakan moral ini
dianggap kecil, tapi represi pemerintah memperlihatkan kenyataan lain. Golput,
bukan sekedar upil
yang mengganggu jalur pernafasan.

Buktinya, pemerintah Soeharto sampai perlu memenjarakan sejumlah aktivis.
Diantaranya Poltak
Ike Wibowo dan Lukas Luwarso, masing-masing dari Universitas Sultan Agung dan
Universitas Diponegoro
Semarang. Keduanya dianggap bertanggung jawab menggelar unjuk rasa di halaman
Fakultas Sastra
Universitas Diponegoro, 20 Mei 1992. Momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional
yang digunakan oleh
mahasiswa untuk menyikapi rencana pemilu, 9 Juni. Pemilu yang dinilai tak akan
membawa perubahan
apapun bagi Indonesia.

Guliran pemilu berikutnya sama saja.

Mahasiswa Universitas Indonesia, 21 Mei 1997, menggelar perhelatan”Aksi
Putih Menyambut Pemilu
1997″, di kampus Depok. Sekitar seratus mahasiswa mengenakan ikat kepala dari
kain berwarna putih
untuk melambangkan “bendera Golput”. Aksi ini diproklamasikan sebagai puncak
kekesalan mahasiswa
setelah melihat pemilu 1971 - 1992 hanya dimanfaatkan untuk melanggengkan
kekuasaan Golkar.

Aksi serupa terjadi di Malang, Yogyakarta dan Bandung. Di Yogyakarta,
ratusan mahasiswa
berpawai kendaraan sambil mengibarkan bendera putih. Di jalan, mereka tak
diganggu aparat keamanan,
lain lagi di kampus. Gedung Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga
diserbu oleh Satgas
Golkar. Di Bandung, aparat keamanan dari Kodam Siliwangi main adu cekatan dengan
mahasiswa. Mereka
menyita 5 ribu lembar pamflet yang sedianya disebarkan untuk kampanye golput.

Masih pada pemilu 1997, tokoh Oposisi Indonesia, Sri Bintang Pamungkas
mendirikan partai
politik. Namanya, Partai Uni Demokratik Indonesia (PUDI). Alih-alih berkampanye
untuk kemenangannya,
Sri Bintang malah menganjurkan orang untuk golput. Alasan dia, karena
partai-partai peserta pemilu
tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden periode 1998-2003. Anjuran golput a
la Bintang
disampaikan melalui kartu ucapan Hari Raya Idul Fitri. Gara-gara kartu ucapan
golput ini, Jaksa
Agung Singgih memeriksa Bintang, 5 Maret 1997 dan menahan dengan sangkaan tindak
pidana subversif.

Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) mengeluarkan “Pesan Moral”yang
ditandatangani tuju
organisasi pemuda di kalangan NU, kecuali Gerakan Pemuda Anshor. Ketika itu,
sang ketua, Drh Iqbal
Assegaf dicalonkan menjadi anggota DPR dari daerah Jawa Timur. Sementara
Konferensi Wali Gereja
Indonesia (KWI) menerbitkan Surat Gembala Pra Paskah 1997. Isinya, iimbauan
moral kepada para
pemilih untuk mengikuti hati nurani dalam menetapkan pilihan.

Bila merasa tidak terwakili dan yakin dengan suara hati yang jernih dan
kuat, KWI dapat
mengerti kalau hal tersebut mengungkapkan tanggung jawab dan kebebasan dengan
tidak memilih,” kata
Direktur Eksekutif Pelayanan Krisis dan Pelayanan Rekonsiliasi KWI Romo
Ismartono kala itu.

Seruan Golput juga muncul melalui kampanye di internet yang menamakan diri
situs Golput, 6
Maret 1997. Di luarnegeri, Perhimpunan Pemuda Indonesia (PPI) Jerman dan API
Indonesia, 20 Mei 1997,
menyuarakan suara senada.

Hari ini? Juru bicara Golput, Arief Budiman, menilai proses demokrasi yang
terjadi masih jauh
dari harapan. Tapi, “Saya berpendapat, bergolput saat ini hukumnya ‘tidak wajib’
seperti saat kita
bergolput pada tahun 1971.

Alasan Arief, tahun 1971 partai-partai yang tak disukai pemerintah
dilarang berdiri atau
didirikan kembali. Sekarang, partai-partai berhak berdiri tanpa halangan
sepanjang memenuhi kriteria
administratif. Maka, kata dia, tak wajib memboikot pemilu 2004. “Cuma, kalau
amteri yang akan
dipilih kita anggap di bawah standar, apa boleh buat. Golput menjadi halal,”
tandas Guru Besar
Kajian Indonesia di Universitas Melbourne, Australia, ini.

Curi start kampanye, ijazah palsu, Golkar yang jadi lawan golput tetap
eksis dan bisa merayu”
aktivis mahasiswa penumbang Soeharto ikut di bawah payung beringin, apa materi
yang ada masih
memenuhi standar? Mari menghitung hari.

dari orang-orang yang prustasi, http://golonganputih.wordpress.com/

Waha kamu muslimin!

2008-10-15T07:35:00.000-07:00

Wahai Kaum Muslimin, Waspadalah..! Nyoblos untuk hukum buatan manusia adalah tindakan murtad, jangan nyoblos untuk siapa pun, partai apa pun, dan jangan ikut aktivitasnya sekali pun. Ingatlah, siapa pun yang ikut nyoblos untuk sistem hukum selain Islam, maka dia menjadi seorang yang murtad. Hati-hatilah Wahai Kaum Muslimin!

dari: http://tetapmuslim.wordpress.com

MAKLUMAT TEUMILU

2008-10-14T07:22:00.000-07:00

TEUMILU adalah pusat informasi (tidak ikut) PEMILIHAN UMUM. TEMILU menolak untuk ikut dalam pesta democrazy dan segala tata tertibnya. TEUMILU memilih untuk tidak ikut dalam perjuangan demokratisasi, entah melalui jalur parlementer maupun ekstra parlementer. TEUMILU abai terhadap tawaran jabatan yang di daulat oleh kedaulatan dan hukum rakyat. TEUMILU tetap TEUMILU!

Kami asyik dengan diri kami sendiri, sebelum para CALEG asyik dengan kursi mereka. Kami sibuk dengan urusan kami, sebelum dan sesudah mereka sibuk berbohong dan mengumbar janji kepada masyarakat. TEUMILU tetap TEUMILU!

TEUMILU adalah jawaban atas kampanye seluruh partisan dan oposan yang masih berharap kepada peluang mimpi demokrasi. TEUMILU tidak berniat untuk amalan syirik apalagi berharap menjadi thogut. Bagi kami, sebaik apapun thogut tempat mereka adalah di neraka! Thogut yang akan menyusun UU yang bak dan Thogut yang memberantas kemaksiatan dan melindungi gerakan dakwah juga tetap akan masuk neraka. Ia seperti lilin yang terbakar. Meski cahaya terangnya bermanfaat untuk oranglain, panas apinya tetap akan membakar dan mencelakai dirinya sendiri. TEUMILU mendustai para Martir Demokrasi! TEUMILU membangsati para Da`i Demokrasi dan Pejuang Partisan.

TEUMILU tidak butuh kalian semua, kalian lah yang membutuhkan TEUMILU...